TAHUN 2019

INFO GRAFIS APBDES 2019

RPJMDes adalah rencana pembangunan jangka 6 tahun, sesuai rentang kekuasaan seorang klepala desa untuk sekali masa kekuasaan. Apa saja yang akan dicapai adalah bagaimana mencapai adalah beberapa hal yang harus terjelaskan dalam RPJMDes. Jangan salah, selain RPJMDes, pemerintahan desa juga harus menyusun Rencana Kerja Pembangunan Desa yang berlaku untuk satu tahun. RKP ini tentu saja haruslah sesuai yang ada dalam RPJMDes. RKP Desa disusun mulai bulan Juli dan ditetapkan maksimal September tahun berjalan.

RPJMDes memuat visi misi kepala desa dan apa yang akan dikerjakannya selama memimpin desanya. Dalam RPJMDes terdapat arah kebijakan pembangunan desa, rencana kegiatan yang meliputi penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan apa saja kegiatan pemberdayaan masyarakat yang bakal dilakukan pemerintah desa.

UNDUH

Pemerintah Desa Watu Tiri menyusun RKP Desa sebagai penjabaran RPJM Desa. RKP Desa disusun oleh Pemerintah Desa sesuai dengan informasi dari pemerintah daerah kabupaten/kota berkaitan dengan pagu indikatif Desa dan rencana kegiatan Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota.

RKP Desa mulai disusun oleh pemerintah Desa pada bulan Juli tahun berjalan. RKP Desa ditetapkan dengan peraturan Desa paling lambat akhir bulan September tahun berjalan. RKP Desa menjadi dasar penetapan APB Desa. Kepala Desa menyusun RKP Desa dengan mengikutsertakan masyarakat Desa.

Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, tahapan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) meliputi:

UNDUH

APBDes disusun oleh pemerintah desa dan ditetapkan menjadi Peraturan Desa (Perdes) setelah melalui pembahasan bersama dengan Badan Permusyawarata Desa (BPD).

Inisiatip mengajukan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dilakukan oleh pemerintah desa. Karena Desa dari Kepala Desa sampai perangkat desalah yang paling tahu kebutuhan anggaran terkait pelaksanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan. Disamping itu pemerintah desa akan menjadi eksekutor anggaran pada APBDes.

Namun demikian bukan berarti menyusun rancangan APBDes sepenuhnya menjadi kewenangan desa/ Kepala desa beserta perangkat desa. Masyarakat harus dilibatkan, dan tidak boleh tidak harus dibahas bersama-sama BPD, dan disepakati bersama sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Desa.

Pada tulisan ini akan menjawab dua pertanyaan terkait APBDes.
Bagaimana APBDes disusun ? dan
Bagaimana APBDes ditetapkan ?

Kita mulai dengan pertanyaan pertama bagaimana APBDes disusun?
APBDes disusun berdasarkan Perdes RKP Desa yang sudah ditetapkan. Sedangkan RKP Desa merupakan penjabaran rencana tahunan dari Perdes RPJMDes sebagai perencanaan jangka menengah desa enam tahunan.

Konsekwensinya APBDes tidak bisa disusun ataupun ditetapkan sebelum Perdes RPJMDes dan RKP Desa ada. Dan tiga dokumen tersebut menjadi persyaratan desa untuk memperoleh dana transfer yang akan masuk ke rekening desa. Berupa Dana Desa dari APBN, Alokasi Dana Desa dari APBD Kabupaten maupun bantuan keuangan dari APBD Provinsi/kabupaten.

Jadi sebelum menyusun rancangan APBDesa beberapa hal di bawah ini perlu diperhatikan :

  1. Pastikan Perdes RPJM Desa dan RKP Desa telah ada dan dibuat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
  2. Perhatikan pagu penggunaan anggaran untuk belanja operasional dan belanja public, misalnya 30 : 70 (tiga puluh berbanding tujuh puluh). Pedomani yang dipersyaratkan dalam ketentuan yang mengatur hal tersebut. Sudah pasti belanja publik lebih besar dari belanja operasional.
  3. Ketahui dengan pasti pagu indikatif desa yang akan menjadi komponen pendapatan pada APBDes. Berupa Dana Desa, Alokasi Dana Desa, Bantuan Keuangan Provinsi/Kabupaten maupun dana bagi hasil pajak dan retribusi daerah.
  4. Ketahui dan pedomani pengaturan atau prioritas penggunaan dana transfer dari APBN, APBD Provinsi maupun APBD Kabupaten. Setiap dana yang masuk ke desa pasti disertai petunjuk teknis dan prioritas penggunaannya.
  5. Hitung dengan teliti perkiraan perolehan dari pendapatan asli desa (PADes). Realisasi PADes tahun sebelumnya dapat menjadi acuan. Target harus realistis dan dapat dicapai sehingga tidak menggangu pelaksanaan kegiatan yang direncanakan dalam APBDes. Idealnya PAdes selalu mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.
  6. Pelajari peraturan perundang-undangan terkait APBDesa.
Alur Penyusunan RKPDEs

Sekarang mari kita mulai langkah penyusunan. Sudah disebutkan dibagian awal bahwa APBDes merupakan kelanjutan dari RKP Desa. Menyusun APBDesa tidak boleh keluar dari yang tercantum dalam RKP Desa.

Penyusunan APBDesa harus berdasarkan RKP Desa dan APBDesa Perubahan harus didasarkan pada RKP Desa Perubahan.

Program kegiatan tersebut terdiri dari program kegiatan yang tidak disertai dana/anggaran dan yang disertai dananya. Kegiatan yang tidak disertai anggaran misalnya kegiatan pemberdayaan ataupun kemasyarakatan yang berbasis swadaya murni dan gotong-royong. Yang ini tidak akan dibahas Karena tidak merupakan bagian yang dimasukan kedalam APBDes.

Sedangkan program kegiatan yang disertai anggaran ada yang bukan menjadi kewenangan desa. Program kegiatan ini dalam RKP menjadi daftar usulan kegiatan untuk didanai melalui APBN, APBD Prov/Kabupaten. Realisasinya berupa program sectoral dari Dinas/OPD yang masuk ke Desa.

Yang kedua program kegiatan yang disertai anggaran dan menjadi kewenangan desa. Program kegiatan inilah yang akan menjadi bagian isi APBDes. Program yang saya maksud disini adalah Bidang-Sub bidang seperti disebutkan pada Permendagri nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Bidang pada APBDes terdiri dari 5 (lima) :

  1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
  2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan
  3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
  4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat
  5. Bidang Penanggulangan Bencana dan keadaan darurat desa.

Masing-masing Bidang dibagi ke dalam sub bidang- sub bidang dan sub bidang terdiri dari kegiatan-kegiatan. Di sini tidak akan dijelaskan satu persatu Karena hal tersebut sudah sangat jelas dapat dibaca dalam Permendagri 20 tahun 2018 beserta lampirannya.
Sekarang mari kita pehatikan pada lampiran RKP Desa, pada form Rencana Kerja Pemerintah Desa. Setelah kolom nomor terdapat kolom Bidang/jenis kegiatan yang dibagi lagi dalam tiga kolom. Yaitu Bidang, sub bidang dan kegiatan.

Bidang dan sub bidang dan kegiatan ini yang akan atau harus menjadi dasar pengisian APBDes. Bedanya kalua pada RKP Desa belum mencantumkan kode bidang, sub bidang maupun kegiatan.

UNDUH

Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) atau disebut juga Rencana Pembangunan Tahunan Desa merupakan suatu Dokumen perencanaan pembangunan yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. RKP Desa merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, yang memuat prioritas program, kegiatan dan anggaran pembangunan desa, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah Desa maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat, yang selanjutnya menjadi pedoman dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAPBDesa). Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan ruang yang cukup dan membawa perubahan paradigma pemerintahan yang mendasar dari sentralisasi menjadi desentralisasi kepada Pemerintah Desa untuk lebih mengoptimalkan kondisi kewilayahan, Sumber Daya Manusia (SDM), Sumber Daya Alam (SDA) dan potensi sumber pendapatan yang ada dalam menyusun perencanaan pembangunannya. Proses penyusunan RKP Desa Watu Tiri berdasarkan pada proses penjaringan aspirasi yang diformulasikan melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang dimulai dari Musyawarah Dusun, Musyawarah Desa, Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) serta memperhatikan Hasil evaluasi Pelaksanaan Pembangunan pada tahun sebelumnya yang selanjutya disinergikan dengan Prioritas Pembangunan Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat.

Disamping itu, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa juga mengamanatkan bahwa RKP Desa merupakan pedoman dalam penyusunan RAPBDesa dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan penyelenggaraan pemerintahan sehingga RKP Desa sebagai dokumen perencanaan operasional tahunan menjadi pedoman dalam penyusunan RAPBDes.RKP desaWatu Tiri tahun 2019 mempunyai kedudukan strategis untuk menjembatani antara perencanaan dan penganggaran tahunan.Seiring dengan lahirnya peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa  dan peraturan Bupati Manggarai Barat Nomor 17 tahun 2016 TentangPetunjuk Teknis Pengelolaan Pembangunan Desa Lingkup Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat, maka RKP DesaWatu Tiri ditetapkan dengan Peraturan Desa

UNDUH

Pengelolaan Keuangan Desa mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No 20 Tahun 2018. Permendagri ini merupakan perubahan atas Permendagri No 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.


Dalam penerapan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa memerintah kepala desa untuk menguasakan sebahagian kekuasaan pengaturan keuangan kepada perangkat desa selaku PPKD (Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa). Pelaksana pengelolaan keuangan desa terdiri dari Sekretaris Desa, Kaur/Kasi dan kaur keuangan.


Sekretaris desa bertugas sebagai koordinator PPKD. Kaur keuangan melaksanakan fungsi kebendaharaan, dan kaur/kasi bertugas sebagai pekaksana kegiatan anggaran. Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 dengan sendirinya menuntut banyak peran Sekdes, Kaur dan Kasi.


Terdapat 3 dokumen penting dalam perencanaan pembangunan desa, yaitu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa/RPJMDes), Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa/RKPDes) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa/APBDes).


Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 pasal 29 ayat (3) RKP Desa mulai disusun oleh pemerintah Desa pada bulan Juli tahun berjalan dan ayat (4) RKP Desa ditetapkan dengan peraturan Desa paling lambat akhir bulan September tahun berjalan. 


Dalam satu tahun anggaran, kecuali dalam keadaan luar biasa, APBDes dapat dilakukan perubahan hanya satu kali selambat-lambatnya 3 bulan (akhir bulan September) sebelum tahun anggaran berakhir yang ditetapkan dengan peraturan desa. Alur penyusunan APBDes perubahan pada prinsipnya sama dengan tahapan dan prosedur penyusunan APB Desa.

UNDUH