APBDES 2019

Pengelolaan Keuangan Desa mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No 20 Tahun 2018. Permendagri ini merupakan perubahan atas Permendagri No 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.



Dalam penerapan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa memerintah kepala desa untuk menguasakan sebahagian kekuasaan pengaturan keuangan kepada perangkat desa selaku PPKD (Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa). Pelaksana pengelolaan keuangan desa terdiri dari Sekretaris Desa, Kaur/Kasi dan kaur keuangan.



Sekretaris desa bertugas sebagai koordinator PPKD. Kaur keuangan melaksanakan fungsi kebendaharaan, dan kaur/kasi bertugas sebagai pekaksana kegiatan anggaran. Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 dengan sendirinya menuntut banyak peran Sekdes, Kaur dan Kasi.



Terdapat 3 dokumen penting dalam perencanaan pembangunan desa, yaitu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa/RPJMDes), Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa/RKPDes) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa/APBDes).



Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 pasal 29 ayat (3) RKP Desa mulai disusun oleh pemerintah Desa pada bulan Juli tahun berjalan dan ayat (4) RKP Desa ditetapkan dengan peraturan Desa paling lambat akhir bulan September tahun berjalan. 



Dalam satu tahun anggaran, kecuali dalam keadaan luar biasa, APBDes dapat dilakukan perubahan hanya satu kali selambat-lambatnya 3 bulan (akhir bulan September) sebelum tahun anggaran berakhir yang ditetapkan dengan peraturan desa. Alur penyusunan APBDes perubahan pada prinsipnya sama dengan tahapan dan prosedur penyusunan APB Desa.

 



UNDUH

 

Pengelolaan Keuangan Desa mengacu kepada
Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No 20 Tahun 2018. Permendagri ini
merupakan perubahan atas Permendagri No 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan
Keuangan Desa.

Dalam penerapan Permendagri
Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa
 
memerintah kepala desa untuk
menguasakan sebahagian kekuasaan pengaturan keuangan kepada perangkat desa
selaku PPKD (Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa). Pelaksana pengelolaan
keuangan desa terdiri dari Sekretaris Desa, Kaur/Kasi dan kaur keuangan.

Sekretaris desa bertugas sebagai koordinator
PPKD. Kaur keuangan melaksanakan fungsi kebendaharaan, dan kaur/kasi
bertugas sebagai pekaksana kegiatan anggaran. Permendagri Nomor 20 Tahun
2018 dengan sendirinya menuntut banyak peran Sekdes, Kaur dan Kasi.

Terdapat 3 dokumen penting dalam perencanaan
pembangunan desa, yaitu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa
(RPJMDesa/RPJMDes), Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa/RKPDes) dan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa/APBDes).

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun
2014 pasal 29 ayat (3) RKP Desa mulai disusun oleh pemerintah Desa pada bulan
Juli tahun berjalan dan ayat (4) RKP Desa ditetapkan dengan peraturan Desa
paling lambat akhir bulan September tahun berjalan. 

Dalam satu tahun anggaran, kecuali dalam
keadaan luar biasa, APBDes dapat dilakukan perubahan hanya satu kali selambat-lambatnya
3 bulan (akhir bulan September) sebelum tahun anggaran berakhir yang ditetapkan
dengan peraturan desa. Alur penyusunan APBDes perubahan pada prinsipnya sama
dengan tahapan dan prosedur penyusunan APB Desa.

UNDUH